Fwd: Birokrasi Matriks Kesehatan Lingkungan

---------- Pesan terusan ----------
Dari: Jernita Sinaga <jernitas74@gmail.com>
Tanggal: 15 Desember 2015 13.11
Subjek: Birokrasi Matriks Kesehatan Lingkungan
Kepada: mhasanbasri.542905@blogger.com

Nama : Jernita Sinaga

Nim    : 15/388138/PKU/15360

Minat  : Kesehatan lingkungan 2015

Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan MDGs adalah diantaranya terletak pada poin ke-7 yaitu memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada Tahun 2015 (Nopri, 2012).

Program – program kesehatan lingkungan :

a.       Program Tempat Pembuangan Sampah dan Limbah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul disumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.

b.      Program Pengendalian Vektor seperti serangga sebagai reservoir (habitat dan suvival) bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor misalnya: pinjal tikus untuk penyakit pes/sampar, Nyamuk Anopheles sp untuk penyakit Malaria, Nyamuk Aedes sp untuk Demam Berdarah Dengue (DBD), Nyamuk Culex sp untuk Penyakit Kaki Gajah/Filariasis. Penanggulangan/pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah/tempat pengelolaan makanan dengan rat proff (rapat tikus), Kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan Nyamuk Anopheles sp, Gerakan 3 M (menguras, mengubur dan menuup )

c.       Program sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar.

Puskesmas merupakan suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau, dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan atau kabupaten.(Notoatmodjo, 2007).

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi puskesmas adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan di dalam wilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wilayah kerjanya. Salah satu puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Penanganan Program Kesehatan Lingkungan terperinci :

a. Tempat pembuangan sampah dan limbah :

1. Inspeksi Sanitasi TPS dan Limbah

2. Tindak penyemprotan lalat di TPS/TPA

3. TPS/TPA yang memenuhi syarat

b. Pengendalian vektor :

1. Pengawasan tempat perindukan vector dipemukiman penduduk dan sekitarnya

2. Pemberdayaan kelompok/sasaran pokja dalam upaya pemberantasan perindukan vector dipemukiman  

    penduduk dan sekitarnya

3. Desa/lokasi yang mendapat intervensi pemberantasan vektor penyakit menular

4. Rumah dan bangunan bebas jentik nyamuk aedes

c. Penanganan pembuangan limbah cair industri dan rumah tangga.

1.   Masalah limbah indusri besar, menegah, kecil.

2.   Limbah Rumah Sakit.

3.   Limbah Rumah Tangga.

d.   Pengawasan pemukiman dan kawasan pemukiman

1.   Pengawasan perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat.

Pelaporan Hasil program kesehatan lingkungan :

1. Pelaporan Program terdiri atas  :

a. Perencanaan.

b. Pelaksanaan (intervensi)

c. Evaluasi.

Penerapan kebijakan PerDa tentang Kawasan tanpa rokok (KTR) di institusi kesehatan (aplikasi pada dinas kesehatan dan puskesmas)

Nama   : Nilasari

NIM     : 15/388175/PKU/15397

Minat   : Kesehatan Lingkungan 2015

Indonesia saat ini merupakan pasar tembakau kelima terbesar di dunia dan konsumen rokok ketiga terbesar menurut data WHO tahun 2008, tembakau telah membunuh kurang lebih 100 juta jiwa manusia  di seluruh dunia dan merupakan faktor risiko enam dari delapan kematian terbesar di dunia.

Pengendalian masalah merokok seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Profesi kesehatan misalnya dokter, paramedis, dan petugas kesehatan masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam promosi berhenti merokok dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat mengenai dampak perilaku merokok. Namun, pada faktanya masih banyak dijumpai petugas kesehatan yang masih merokok, hal ini menunjukkan kurangnya upaya petugas kesehatan mengenai promosi berhenti merokok baik pada pasien maupun masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib di implementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dengan memastikan  bahwa tempat-tempat umum bebas asap rokok.

Dalam reformasi birokrasi diperlukan beberapa skenario agar kita tahu apakah kebijakan tepat atau tidak. Berikut skenario aplikasi reformasi birokrasi pada kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Kesehatan.

 
​

 

 

Peran petugas kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas dalam promosi berhenti merokok pada pasien, masyarakat dan pegawai sangatlah penting, perlu adanya dorongan terhadap pelaksanaan program ini agar dapat berjalan secara efektif, dorongan ini dapat berupa sikap tidak setuju petugas pada perilaku merokok, pemahaman tentang perlunya promosi berhenti merokok, rasa tanggung-jawab, dan harapan yang besar dari pasien dan masyarakat pada peran kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas.

Penerapan kebijakan PerDa tentang Kawasan tanpa rokok (KTR) di institusi kesehatan (aplikasi pada dinas kesehatan dan puskesmas)

Indonesia saat ini merupakan pasar tembakau kelima terbesar di dunia dan konsumen rokok ketiga terbesar menurut data WHO tahun 2008, tembakau telah membunuh kurang lebih 100 juta jiwa manusia  di seluruh dunia dan merupakan faktor risiko enam dari delapan kematian terbesar di dunia.

Pengendalian masalah merokok seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Profesi kesehatan misalnya dokter, paramedis, dan petugas kesehatan masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam promosi berhenti merokok dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat mengenai dampak perilaku merokok. Namun, pada faktanya masih banyak dijumpai petugas kesehatan yang masih merokok, hal ini menunjukkan kurangnya upaya petugas kesehatan mengenai promosi berhenti merokok baik pada pasien maupun masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib di implementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dengan memastikan  bahwa tempat-tempat umum bebas asap rokok.

Dalam reformasi birokrasi diperlukan beberapa skenario agar kita tahu apakah kebijakan tepat atau tidak. Berikut skenario aplikasi reformasi birokrasi pada kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Kesehatan.
​

 

Peran petugas kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas dalam promosi berhenti merokok pada pasien, masyarakat dan pegawai sangatlah penting, perlu adanya dorongan terhadap pelaksanaan program ini agar dapat berjalan secara efektif, dorongan ini dapat berupa sikap tidak setuju petugas pada perilaku merokok, pemahaman tentang perlunya promosi berhenti merokok, rasa tanggung-jawab, dan harapan yang besar dari pasien dan masyarakat pada peran kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas.

Jurnal Social Movement

ARTIKEL KESAYANGAN

 

Tety M. Laitupa (MKO)

Massie, R. G. (2012). STIGMA AND DISCRIMINATION AMONG THE PERSONS LIVING WITH HIV/AIDS: PUBLIC SECTOR AND COMMUNITY PERSPECTIVE'S IN BITUNG MUNICIPALITY NORTH SULAWESI. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(1 Jan).

Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) sering mendapatkan perlakuan berbeda karena masyarakat berpikir akan menulari lingkungannnya. Misalnya, dalam keluarga mereka harus makan dengan piring, sendok dan gelas khusus, di desanya mereka tidak boleh menyentuh barang-barang yang banyak digunakan orang banyak, dan sebaginya. Hal ini memposisikan penderita HIV/AIDS semakin merasa beda, yang seharusnya mendapat dukungan lingkungannya untuk terus berjuang hidup.

Dengan adanya prasangka dan stereotip, penderita HIV/AIDS akan semakin menderita dan menyembunyikan diri. Dalam berperang melawan HIV/AIDS sebagai penyakit medis, kita juga harus menyembuhkan masyarakat kita yang terkena penyakit sosial tersebut. Untuk itu harus ada suatu kebijakan public yang diambil untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Dengan adanya suatu gerakan sosial yang diambil dapat membawa perubahan perilaku masyarakat kita terhadap ODHA.

Jurnal Social Movement

ARTIKEL KESAYANGAN

 

Massie, R. G. (2012). STIGMA AND DISCRIMINATION AMONG THE PERSONS LIVING WITH HIV/AIDS: PUBLIC SECTOR AND COMMUNITY PERSPECTIVE'S IN BITUNG MUNICIPALITY NORTH SULAWESI. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(1 Jan).

Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) sering mendapatkan perlakuan berbeda karena masyarakat berpikir akan menulari lingkungannnya. Misalnya, dalam keluarga mereka harus makan dengan piring, sendok dan gelas khusus, di desanya mereka tidak boleh menyentuh barang-barang yang banyak digunakan orang banyak, dan sebaginya. Hal ini memposisikan penderita HIV/AIDS semakin merasa beda, yang seharusnya mendapat dukungan lingkungannya untuk terus berjuang hidup.

Dengan adanya prasangka dan stereotip, penderita HIV/AIDS akan semakin menderita dan menyembunyikan diri. Dalam berperang melawan HIV/AIDS sebagai penyakit medis, kita juga harus menyembuhkan masyarakat kita yang terkena penyakit sosial tersebut. Untuk itu harus ada suatu kebijakan public yang diambil untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Dengan adanya suatu gerakan sosial yang diambil dapat membawa perubahan perilaku masyarakat kita terhadap ODHA.

Hardiman KPMAK

Tugas Artikel Social Movement :

Synthesizing qualitative and quantitative evidence on non-financial access barriers: implications for assessment at the district level

                                          

Jurnal ini membahas tentang tantangan yang muncul dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yaitu upaya untuk memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk semua orang dimana faktor penghalang dalam mengakses pelayanan kesehatan dapat muncul dari banyak sisi.

Banyak studi dan penelitian yang membahas tentang tantangan maupun hambatan dalam pencapaian Universal Health Coverage dari sisi pembiayaan dan pengembangan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana namun kita tidak bisa melupakan tantangan dari sisi lain yang juga penting dalam upaya pencapaian UHC. Salah satu tantangan yang muncul dalam mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan adalah tantangan dari sisi sosial.

Perjalanan untuk mengakses pelayanan kesehatan tidak hanya mendapat hambatan dari kondisi geografi namun dari sisi pergerakan sosial, salah satu temuan di Bangladesh menunjukkan bahwa kondisi sosial yang merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat tidak memungkinkan seorang wanita untuk bepergian seorang diri dalam mengakses pelayanan kesehatan tetapi harus ada seorang kerabat laki-laki yang menemani, sehingga apabila seorang wanita membutuhkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan namun tidak ada kerabat laki-laki yang dapat menemani ke fasilitas kesehatan, wanita tersebut tidak akan dapat mengakses layanan kesehatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun semua komponen pembiayaan dan faktor fisik seperti sarana dan prasarana transportasi, pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan telah disediakan, namun kondisi sosial berupa budaya perilaku yang sudah terbentuk dan ditentukan lebih didahulukan. Dengan kata lain, pasien tidak hanya menghadapi hambatan berupa jarak secara geografis antara mereka dengan fasilitas kesehatan namun terhambat pula oleh jarak sosial dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dibutuhkan social movement dalam mengatasi jarak sosial yang terbentuk tersebut.

 

Referensi :

O'Connell, T. S., Bedford, K. J. A., Thiede, M., & McIntyre, D. (2015). Synthesizing qualitative and quantitative evidence on non-financial access barriers: implications for assessment at the district level. International journal for equity in health, 14(1), 54.

FW: HPM Renewing Organization III Artikel - Daniel C.A.N. (SIMKES)

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: Daniel Chris
Sent: Sunday, December 13, 2015 10:46 PM
To: mhasanbasri.542906@blogger.com
Subject: HPM Renewing Organization III Artikel - Daniel C.A.N. (SIMKES)

 

 

Artikel : Tallia, A.F. and Howard, J., 2012. An academic health center sees both challenges and enabling forces as it creates an accountable care organization. Health Affairs, 31(11), pp.2388-2394.

 

Pada artikel ini dibahas tentang bagaimana sebuah pusat kesehatan berbasis akademis menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat. Dalam adaptasinya, pusat kesehatan ini perlu melakukan 3 langkah, yaitu mempersiapkan anggota rumah sakit sebagai sebuah tim layanan kohesif dan terintegrasi, mendiskusikan model bisnis dengan stakeholder terkait, dan implementasi perubahan. Masalah yang dapat dijumpai dalam perubahan pola organisasi ini adalah kompleksitas untuk mencapai kerja sama yang baik antara pemberi layanan, penjamin asuransi dan pasien, adanya peraturan ketidakpercayaan dan skeptisme mengenai perubahan sistem kesehatan. Apabila sebuah pusat kesehatan ingin mencapai keberhasilan dalam perubahan sistem kesehatan, maka mereka harus mengembangkan struktur organisasi yang mendemonstrasikan dan terus mengembangkan kualitas tetapi terus menjaga harga pelayanan. Mereka juga harus menjaga supaya tetap bisa bersaing dalam lingkungan pelayanan kesehatan. 

 

 

FW: HPM Renewing Organization II Contoh Kasus - Daniel C.A.N (SIMKES)

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: Daniel Chris
Sent: Sunday, December 13, 2015 10:43 PM
To: mhasanbasri.542906@blogger.com
Subject: HPM Renewing Organization II Contoh Kasus - Daniel C.A.N (SIMKES)

 

Selama saya bekerja, saya belum pernah mengalami restrukturisasi organisasi di tempat saya bekerja.

Di tempat saya bekerja memiliki struktur seperti organisasi birokrasi mesin, dimana atasan memerintah bawahan dan tenaga pemberi layanan meniti karir dari pelaksana hingga menjadi atasan. Tetapi secara fungsional, tenaga pemberi layanan bekerja dengan tugas yang berbeda sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tipe organisasi seperti ini bisa memberikan layanan optimal atau membutuhkan pembaharuan.

 

FW: HPM Renewing Organization II Contoh Kasus - Daniel C.A.N (SIMKES)

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: Daniel Chris
Sent: Sunday, December 13, 2015 10:43 PM
To: mhasanbasri.542906@blogger.com
Subject: HPM Renewing Organization II Contoh Kasus - Daniel C.A.N (SIMKES)

 

Selama saya bekerja, saya belum pernah mengalami restrukturisasi organisasi di tempat saya bekerja.

Di tempat saya bekerja memiliki struktur seperti organisasi birokrasi mesin, dimana atasan memerintah bawahan dan tenaga pemberi layanan meniti karir dari pelaksana hingga menjadi atasan. Tetapi secara fungsional, tenaga pemberi layanan bekerja dengan tugas yang berbeda sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tipe organisasi seperti ini bisa memberikan layanan optimal atau membutuhkan pembaharuan.

 

FW: HPM Renewing Organization I Tanggapan Kuliah - Daniel C.A.N (SIMKES)

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: Daniel Chris
Sent: Sunday, December 13, 2015 10:39 PM
To: mhasanbasri.542906@blogger.com
Subject: HPM Renewing Organization I Tanggapan Kuliah - Daniel C.A.N (SIMKES)

 

 

Kuliah renewing organization yang diberikan oleh dr. Mubasysyr sepertinya sedikit berbeda dengan materi yang dicantumkan di blog HPM Renewing Organization. Baik apa yang disampaikan saat kuliah dan yang tercantum di blog sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hanya dari pengalaman saya, banyak organisasi yang berbentuk fleksibel, gabungan dari organisasi mesin dan matriks. Apakah dengan konsep organisasi 'campuran' seperti ini bias lebih baik dibandingkan konsep mesin atau matriks?