Tugas Renewing Organization
1. Tanggapan
Menurut saya kuliah mengenai renewing organization sangat menarik, dan terkait peningkatan kualitas di lingkungan kerja birokrasi di Indonesia saya ingin berbagi bagaimana Jepang melakukan perekrutan tenaga birokrasinya.
Pemerintah Jepang memberlakukan Seleksi yang sangat ketat sebagai upaya untuk menyaring calon tenaga birokrasi Pemerintah yang kompeten. Seleksi dibagi menjadi tiga kategori, kelas 1, 2, dan 3. Calon yang berhasil lulus seleksi kelas 1 dikenal sebagai lulusan terbaik, dan terpintar. Untuk mereka diberikan predikat sebagai kelompok karier.
Bagi calon tenaga birokrasi Pemerintah yang lulus di kategori kelas 2 (umumnya lulusan D4) dan kelas 3 (umumnya lulusan sekolah menengah) diberikan predikat tenaga birokrasi Pemerintah non-karier, yang harus berada di lapisan kedua setelah lulusan kelompok 1 ketika terdapat kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan struktural. Artinya posisi sebagai pejabat hanya akan diberikan kepada pegawai yang memang dinilai lebih unggul dari pegawai yang lain. Hasil seleksi tenaga birokrasi Pemerintah adalah indikator utama yang digunakan oleh pemerintah Jepang.
Besar harapan kualitas tenaga birokrasi Pemerintah semakin meningkat dan berkarir sebagai tenaga birokrasi Pemerintah adalah sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan.
2. Pandangan tentang organisasi matriks dalam mendukung terwujudnya paradigma sehat di Puskemas
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan dukungan Pemerintah yang pada Tahun 2016, menaikkan anggaran fungsi kesehatan menjadi Rp 109 triliun (sudah termasuk iuran peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional) atau 5,05 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp 74 triliun.
Anggaran yang besar itu akan difokuskan pada penguatan puskesmas melalui kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (preventif). Anggaran yang besar itu juga akan dipakai untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas, terutama di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.
Berdasarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo, dengan anggaran yang begitu besar, jika diperlukan, daerah sangat dimungkinkan untuk melakukan kontrak dengan pihak lain guna menjalankan program promotif preventif kesehatan. Keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas dapat disiasati oleh sistem kontrak dengan pihak di luar puskesmas.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika hal tersebut terjadi maka akan terlaksana suatu bentuk renewing organisasi di puskesmas.
3. Artikel kesayangan mengenai health reforms dalam bidang minat SIMKES.
Building locally relevant models for universal health coverage and its implications for health information systems: some reflections from India
Saya tertarik dengan artikel ini karena mengulas mengenai universal health coverage seperti halnya di Indonesia yang ditagetkan dapat terlaksana pada tahun 2019, dan juga dalam kaitannya dengan sistem informasi kesehatan.
Dikatakan bahwa agenda pasca berakhirnya MDGs bergerak dengan cepat menuju ke arah Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah utama untuk sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Di India, dikatakan bahwa model UHC akan membutuhkan dukungan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang secara signifikan berbeda dari yang sudah ada, sehubungan dengan rekaman paket data yang jauh lebih besar dari pelayanan, dan mendukung kelangsungan perawatan klinis penyedia publik dan swasta dan di berbagai tingkat perawatan, menggabungkan informasi ini dari berbagai sumber , dan menggabungkan informasi keuangan, untuk mendukung kebutuhan informasi dari beberapa penyedia keuangan, termasuk negara, swasta dan penyedia keuangan berbasis masysrakat.
Referensi:
Sahay, S., Sundararaman, T., & Mukherjee, A. S. (2015). Building locally relevant models for universal health coverage and its implications for health information systems: some reflections from India. Journal of Health Informatics in Africa, 2(2).
No comments:
Post a Comment