Siti Mastuti
Dasar pertimbangan adanya Program Peningkatan angka cakupan Gizi Masyarakat diantaranya adalah :
1. Intervensi yang efektif mengurangi resiko kekurangan Gizi.
2. Agenda Kebijakan Nasional dapat di terjemahkan ke dalam tindakan yang efektif di tingkat propinsi dan kabupaten.
3. Pembagian tanggung jawab antara Pusat dan daerah dalam penerapan program.
Dengan dasar pertimbangan ketiga hal tersebut di atas, kemungkinan terjadinya perbedaan tingkat keberhasilan antara negara maju, negara berkembang, dan negara dengan konstitusi federal akan sangat besar. Di negara dengan sistem federal, pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) memiliki kemungkinan terjadinya penyimpangan kebijakan dari kebijakan Pusat tentang fiskal dari strategi pembangunan yang dijalankan. Di lain Negara, bisa jadi Pemerintah daerah menjadi sarana/agen dari pemerintah Pusat dalam pengendalian program kebijakan Nasional, pembelanjaan anggaran diharapkan dapat sesuai dengan pedoman nasional.
Pada konsep Desentralisasi, akan terjadi proses pendistribusian kewenangan administratif, sumber daya, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi program. Konsep ini akan berjalan memadai apabila sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ketika proses dilakukan dengan baik, azaz desentralisasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada saat proses ini dijalankan dengan persiapan tergesa-gesa, dan tidak mengambil dasar pertimbangan kebutuhan dan jenis program yang terpilih dari masyarakat, maka dampak desentralisasi pada equitas, penyediaan layanan dan peningkatan gizi masyarakat tidak akan tercapai pada waktu yang telah ditetapkan. Maka dirasa perlu keserasian maksud di dalam penerapan azaz desentralisasi pada program peningkatan cakupan gizi nasional antara Pusat dan Daerah.
Program yang terdesentralisasi, hendaknyadi iringi dengan persiapan yang baik. Pada tingkat pusat, anggaran yang tersedia, kemampuan kapasitas dan sumber daya, ketersediaan pelayanan di lokal kesehatan, otoritas mengembangkan rencana dan pengambilan keputusan perlu di sosialisasikan sebelum dimulai pelaksanaan program tersebut. Karena bukti banyaknya kelambatan dalam keberhasilan program, ternyata adalah akibat dari adanya perbedaan kebijakan di tiap daerah, perbedaan tingkat ekonomi masyarakat setempat, dan ketersediaan layanan.
Adanya anggapan bahwa beberapa anggaran daerah untuk peningkatan cakupan gizi masyarakat yang tidak dapat terserap tidak di alokasikan untuk daerah yang dimaksudkan. Di sini perlu ada advokasi Gizi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, karena diyakini, konsep kebijakan yang di rancang adalah sama.
Ada sebuah penelitian yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan angka cakupan gizi masyarakat dilaksanakan di Vietnam, oleh para peneliti sebuah pusat Studi Institut Sosial dan Medis. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 bersifat kualitatif, dikembangkan oleh sebuah Tim kecil dari institusi tersebut dibantu oleh perusahaan lokal. Penelitian di lakukan di Negara Vietnam tersebut memberikan kesimpulan dan hasil sbb :
1. Proses perencanaan Program Kesehatan dilakukan di Pusat.
2. Proses perencanaan Nutrisi dilakukan oleh pihak kementrian kesehatan
3. Kegiatan lokakarya terkaita program dilakukan oleh Institusi National (National Institute of Nutrition), sebagai upaya pemberian pemahaman dan pengawalan program.
4. Pemerintah Propinsi menentukan jenis kebutuhan Gizi pada masing masing daerahnya kepada Kementrian Kesehatan.
Di sini tampak adanya Kohesi antara aktor perencanaan/pelaku kebijakan), proses mengelola kewajiban dan kewenangan di tingkat Pimpinan Pusat dan daerah, keterlibatan individu masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang harmonis. Kehadiran individu mampu memfasilitasi dan memperjuangkan proses penyusunan perencanaann dan strategi memberdayakan mereka bersama pemerintah (pusat dan daerah).
Adanya koordinasi dan komunikasi antar lembaga dengan pemerintah terkait cara-cara mereka terlibat, tampak dalam hal bagaimana proses memahami dan melihat sejauh mana masyarakat setuju dengan konsep peningkatan status kesehatan. Kondisi politik turut andil dalam mewarnai proses pengambilan keputusan untuk hal anggaran dan kegiatan yang di rancang pemerintah.
Tampak tidak ada perbedaan menyolok dalam pelaksanaan proses kebijakan, langkah-langkah pelaksanaan program, antara propinsi satu dengan propinsi lainnya, termasuk perlakuan terhadap etnis minor dan masayarakat pedesaan. Adanya perbedaan tanggapan dari narasumber penelitian, tampaknya hanya di sebabkan karena posisi struktural dan keberadaan responden di masyarakat. Namun dalam hal perbedaan ini, di siasati melalui adanya komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan yang terkait. Rencana proses di definisikan dan di komunikasikan kepada entitas propinsi dan kepada siapa yang memilki kewenangan. Adaptasi dan advokasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan gizi secara lebih efektif.
Dalam tabel hasil penelitian mereka, tampak adanya persiapan dan langkah komunikasi dan koordinasi yang sangat terencana dengan baik.
TABEL 2.
Langkah dari proses perencanaan Propinsi di Vietnam. (deskripsi kegiatan)
1 Kementerian Perencanaan dan Investasi (MPI) mengumumkan anggaran tahunan untuk semua instansi di musim gugur. Institut Nasional Gizi (NIN) meneliti tingkat kekurangan gizi di provinsi dan memutuskan yang komune harus ditargetkan. Pelayanan Kesehatan Provinsi (PHS) juga dapat mengusulkan yang komune harus ditargetkan; Namun, ini harus dinegosiasikan dengan NIN.
2 Kesehatan di tingkat kabupaten mengirimkan rencana nutrisi mereka Reproduksi Heath Pusat (RHC). RHC menganggap ini sebagai rencana referensi untuk membuat rencana gizi provinsi. The NIN menyelenggarakan pertemuan untuk bimbingan perencanaan pada bulan Oktober atau November. Sekitar 10 hari sebelum pertemuan, NIN mengirimkan dokumen resmi ke RHC merinci isi generik dari draft rencana.
3. NIN melakukan lokakarya perencanaan. Peserta dalam lokakarya adalah pemimpin Pelayanan Kesehatan Provinsi (PHS), Pusat Preventive Medicine (CPM), Pusat Komunikasi dan Pendidikan Kesehatan (Cche), RHC, sebuah sekretaris, dan seorang akuntan. Tujuan gizi dibagi, sebagai adalah target. Target biasanya ditetapkan oleh NIN, tetapi provinsi dapat memberikan masukan. Template untuk kegiatan dan penganggaran kegiatan bersama. Kegiatan dan anggaran untuk rencana tersebut adalah dibuat sesuai dengan Surat Keputusan 147, sebuah dekrit yang menyatakan norma biaya untuk kegiatan, karena ini adalah program target nasional. Kegiatan terkait khusus untuk anggaran, dan banyak kegiatan adalah tetap dan tidak dapat diubah. Angka anggaran awal yang dikenal selama lokakarya, dan unit kesehatan provinsi membuat draft rencana.
4. Pemberitahuan resmi dari anggaran pusat pada bulan Desember.
5. Aktor Provinsi merevisi rencana berdasarkan pedoman dari Departemen Kesehatan (Depkes) dan MPI dan resmi mark anggaran. Biasanya RHC dan CPM mengembangkan mereka rencana dan mengirim mereka ke PHS mana seorang petugas di profesional unit PHS (bertanggung jawab untuk semua program target nasional) menggabungkan rencana ke rencana umum untuk provinsi.
6. PHS mengirimkan rencana Departemen Perencanaan dan Investasi (DPI) dan Departemen Keuangan (DOF) pada awal Januari. DPI dan DOF fokus pada estimasi keuangan, memeriksa norma biaya; mereka tidak meninjau kegiatan. Jika DOF meminta penyesuaian anggaran, biasanya PHS akan mengakui. PHS ulasan rencana akhir.
7. PHS harus mempertahankan rencana kegiatan dan anggaran untuk DPI dan menanggapi pertanyaan. Dana provinsi dapat diminta di kali ini untuk melengkapi dana pusat.
8. PHS menyampaikan rencana untuk Komite Rakyat Provinsi (PPC). PPC bertanggung jawab untuk persetujuan rencana. Budaya dan Masyarakat unit PPC ulasan kegiatan dan anggaran. PHS memberikan klarifikasi jika diperlukan. Pemimpin PPC menyetujui Rencana.
9. Setelah disetujui oleh PPC, DPI dan DOF mengalokasikan dana untuk setiap Program Target Nasional, dan dana dicairkan untuk Kesehatan Komite Kabupaten meskipun kas kabupaten.
10. Rencana kegiatan dan anggaran dikirim ke Depkes / NIN untuk pelaporan.
Kesimpulan terhadap menariknya artikel penelitian ini adalah :
1. Seorang pemimpin memainkan peran yang efektif dalam memastikan koordinasi antar aktor yang berbeda.
2. Apabila tidak ada pemimpin yang spesifik, perlu di identifikasi ulang proses pengambilan keputusan mengapa dijadikan seorang pemimpin.
3. Pemimpin yang efektif harus menampilkan kemampuan untuk berpengaruh, memiliki kemampuan loby dan menjadi pendukung yang baik.
4. Pentingnya sebuah hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah di catat untuk di tindaklanjuti dalam hal penetapan anggaran, karena proses perencanaan erat kaitannya dengan kondisi politik.
Daftar Pustaka :
Food and Nutrition Bulletin, vol. 35, no. 3 © 2014, The Nevin Scrimshaw International Nutrition Foundation.
"Kemajuan tidak berkembang merata dalam program pemerintah (MDGs)/Tujuan Pembangunan Millenium dalam hal Peningkatan Cakupan Gizi Masyarakat"
Dasar pertimbangan adanya Program Peningkatan angka cakupan Gizi Masyarakat diantaranya adalah :
1. Intervensi yang efektif mengurangi resiko kekurangan Gizi.
2. Agenda Kebijakan Nasional dapat di terjemahkan ke dalam tindakan yang efektif di tingkat propinsi dan kabupaten.
3. Pembagian tanggung jawab antara Pusat dan daerah dalam penerapan program.
Dengan dasar pertimbangan ketiga hal tersebut di atas, kemungkinan terjadinya perbedaan tingkat keberhasilan antara negara maju, negara berkembang, dan negara dengan konstitusi federal akan sangat besar. Di negara dengan sistem federal, pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) memiliki kemungkinan terjadinya penyimpangan kebijakan dari kebijakan Pusat tentang fiskal dari strategi pembangunan yang dijalankan. Di lain Negara, bisa jadi Pemerintah daerah menjadi sarana/agen dari pemerintah Pusat dalam pengendalian program kebijakan Nasional, pembelanjaan anggaran diharapkan dapat sesuai dengan pedoman nasional.
Pada konsep Desentralisasi, akan terjadi proses pendistribusian kewenangan administratif, sumber daya, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi program. Konsep ini akan berjalan memadai apabila sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ketika proses dilakukan dengan baik, azaz desentralisasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada saat proses ini dijalankan dengan persiapan tergesa-gesa, dan tidak mengambil dasar pertimbangan kebutuhan dan jenis program yang terpilih dari masyarakat, maka dampak desentralisasi pada equitas, penyediaan layanan dan peningkatan gizi masyarakat tidak akan tercapai pada waktu yang telah ditetapkan. Maka dirasa perlu keserasian maksud di dalam penerapan azaz desentralisasi pada program peningkatan cakupan gizi nasional antara Pusat dan Daerah.
Program yang terdesentralisasi, hendaknyadi iringi dengan persiapan yang baik. Pada tingkat pusat, anggaran yang tersedia, kemampuan kapasitas dan sumber daya, ketersediaan pelayanan di lokal kesehatan, otoritas mengembangkan rencana dan pengambilan keputusan perlu di sosialisasikan sebelum dimulai pelaksanaan program tersebut. Karena bukti banyaknya kelambatan dalam keberhasilan program, ternyata adalah akibat dari adanya perbedaan kebijakan di tiap daerah, perbedaan tingkat ekonomi masyarakat setempat, dan ketersediaan layanan.
Adanya anggapan bahwa beberapa anggaran daerah untuk peningkatan cakupan gizi masyarakat yang tidak dapat terserap tidak di alokasikan untuk daerah yang dimaksudkan. Di sini perlu ada advokasi Gizi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, karena diyakini, konsep kebijakan yang di rancang adalah sama.
Ada sebuah penelitian yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan angka cakupan gizi masyarakat dilaksanakan di Vietnam, oleh para peneliti sebuah pusat Studi Institut Sosial dan Medis. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 bersifat kualitatif, dikembangkan oleh sebuah Tim kecil dari institusi tersebut dibantu oleh perusahaan lokal. Penelitian di lakukan di Negara Vietnam tersebut memberikan kesimpulan dan hasil sbb :
1. Proses perencanaan Program Kesehatan dilakukan di Pusat.
2. Proses perencanaan Nutrisi dilakukan oleh pihak kementrian kesehatan
3. Kegiatan lokakarya terkaita program dilakukan oleh Institusi National (National Institute of Nutrition), sebagai upaya pemberian pemahaman dan pengawalan program.
4. Pemerintah Propinsi menentukan jenis kebutuhan Gizi pada masing masing daerahnya kepada Kementrian Kesehatan.
Di sini tampak adanya Kohesi antara aktor perencanaan/pelaku kebijakan), proses mengelola kewajiban dan kewenangan di tingkat Pimpinan Pusat dan daerah, keterlibatan individu masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang harmonis. Kehadiran individu mampu memfasilitasi dan memperjuangkan proses penyusunan perencanaann dan strategi memberdayakan mereka bersama pemerintah (pusat dan daerah).
Adanya koordinasi dan komunikasi antar lembaga dengan pemerintah terkait cara-cara mereka terlibat, tampak dalam hal bagaimana proses memahami dan melihat sejauh mana masyarakat setuju dengan konsep peningkatan status kesehatan. Kondisi politik turut andil dalam mewarnai proses pengambilan keputusan untuk hal anggaran dan kegiatan yang di rancang pemerintah.
Tampak tidak ada perbedaan menyolok dalam pelaksanaan proses kebijakan, langkah-langkah pelaksanaan program, antara propinsi satu dengan propinsi lainnya, termasuk perlakuan terhadap etnis minor dan masayarakat pedesaan. Adanya perbedaan tanggapan dari narasumber penelitian, tampaknya hanya di sebabkan karena posisi struktural dan keberadaan responden di masyarakat. Namun dalam hal perbedaan ini, di siasati melalui adanya komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan yang terkait. Rencana proses di definisikan dan di komunikasikan kepada entitas propinsi dan kepada siapa yang memilki kewenangan. Adaptasi dan advokasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan gizi secara lebih efektif.
Dalam tabel hasil penelitian mereka, tampak adanya persiapan dan langkah komunikasi dan koordinasi yang sangat terencana dengan baik.
TABEL 2.
Langkah dari proses perencanaan Propinsi di Vietnam. (deskripsi kegiatan)
1 Kementerian Perencanaan dan Investasi (MPI) mengumumkan anggaran tahunan untuk semua instansi di musim gugur. Institut Nasional Gizi (NIN) meneliti tingkat kekurangan gizi di provinsi dan memutuskan yang komune harus ditargetkan. Pelayanan Kesehatan Provinsi (PHS) juga dapat mengusulkan yang komune harus ditargetkan; Namun, ini harus dinegosiasikan dengan NIN.
2 Kesehatan di tingkat kabupaten mengirimkan rencana nutrisi mereka Reproduksi Heath Pusat (RHC). RHC menganggap ini sebagai rencana referensi untuk membuat rencana gizi provinsi. The NIN menyelenggarakan pertemuan untuk bimbingan perencanaan pada bulan Oktober atau November. Sekitar 10 hari sebelum pertemuan, NIN mengirimkan dokumen resmi ke RHC merinci isi generik dari draft rencana.
3. NIN melakukan lokakarya perencanaan. Peserta dalam lokakarya adalah pemimpin Pelayanan Kesehatan Provinsi (PHS), Pusat Preventive Medicine (CPM), Pusat Komunikasi dan Pendidikan Kesehatan (Cche), RHC, sebuah sekretaris, dan seorang akuntan. Tujuan gizi dibagi, sebagai adalah target. Target biasanya ditetapkan oleh NIN, tetapi provinsi dapat memberikan masukan. Template untuk kegiatan dan penganggaran kegiatan bersama. Kegiatan dan anggaran untuk rencana tersebut adalah dibuat sesuai dengan Surat Keputusan 147, sebuah dekrit yang menyatakan norma biaya untuk kegiatan, karena ini adalah program target nasional. Kegiatan terkait khusus untuk anggaran, dan banyak kegiatan adalah tetap dan tidak dapat diubah. Angka anggaran awal yang dikenal selama lokakarya, dan unit kesehatan provinsi membuat draft rencana.
4. Pemberitahuan resmi dari anggaran pusat pada bulan Desember.
5. Aktor Provinsi merevisi rencana berdasarkan pedoman dari Departemen Kesehatan (Depkes) dan MPI dan resmi mark anggaran. Biasanya RHC dan CPM mengembangkan mereka rencana dan mengirim mereka ke PHS mana seorang petugas di profesional unit PHS (bertanggung jawab untuk semua program target nasional) menggabungkan rencana ke rencana umum untuk provinsi.
6. PHS mengirimkan rencana Departemen Perencanaan dan Investasi (DPI) dan Departemen Keuangan (DOF) pada awal Januari. DPI dan DOF fokus pada estimasi keuangan, memeriksa norma biaya; mereka tidak meninjau kegiatan. Jika DOF meminta penyesuaian anggaran, biasanya PHS akan mengakui. PHS ulasan rencana akhir.
7. PHS harus mempertahankan rencana kegiatan dan anggaran untuk DPI dan menanggapi pertanyaan. Dana provinsi dapat diminta di kali ini untuk melengkapi dana pusat.
8. PHS menyampaikan rencana untuk Komite Rakyat Provinsi (PPC). PPC bertanggung jawab untuk persetujuan rencana. Budaya dan Masyarakat unit PPC ulasan kegiatan dan anggaran. PHS memberikan klarifikasi jika diperlukan. Pemimpin PPC menyetujui Rencana.
9. Setelah disetujui oleh PPC, DPI dan DOF mengalokasikan dana untuk setiap Program Target Nasional, dan dana dicairkan untuk Kesehatan Komite Kabupaten meskipun kas kabupaten.
10. Rencana kegiatan dan anggaran dikirim ke Depkes / NIN untuk pelaporan.
Kesimpulan terhadap menariknya artikel penelitian ini adalah :
1. Seorang pemimpin memainkan peran yang efektif dalam memastikan koordinasi antar aktor yang berbeda.
2. Apabila tidak ada pemimpin yang spesifik, perlu di identifikasi ulang proses pengambilan keputusan mengapa dijadikan seorang pemimpin.
3. Pemimpin yang efektif harus menampilkan kemampuan untuk berpengaruh, memiliki kemampuan loby dan menjadi pendukung yang baik.
4. Pentingnya sebuah hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah di catat untuk di tindaklanjuti dalam hal penetapan anggaran, karena proses perencanaan erat kaitannya dengan kondisi politik.
Daftar Pustaka :
Food and Nutrition Bulletin, vol. 35, no. 3 © 2014, The Nevin Scrimshaw International Nutrition Foundation.
No comments:
Post a Comment