Tanggapan

Pada dasarnya, setiap pemimpin dituntut untuk selalu bisa aktif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang muncul. Tak jarang, sikap aktif responsif tersebut membuat para pemimpin mengambil shortcut dengan tujuan agar solusi yang mereka ambil tersebut dapat segera diimplementasikan dengan cepat dan membuahkan hasil positif. Sayangnya, sering kali shortcut yang mereka lakukan tersebut berbenturan dengan aturan atau proses hukum yang berlaku sehingga menimbulkan masalah mengingat akan selalu ada aturan yang mengharuskan mereka melewati tahapan-tahapan dalam hal pengambilan keputusan tersebut. 

Lebih lanjut, apabila proses atau tahapan tersebut dilewati, dalam artian tidak melalui proses yang telah ditentukan, maka dapat mengakibatkan seorang pemimpin terancam bahkan terjerat hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan semua tahapan dalam pengambilan keputusan tersebut harusnya terekam dalam dokumen berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan. Dokumen ini digunakan sebagai bukti pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin. Pada akhirnya, terlepas dari seberapa efektif dan efisien suatu implementasi maupun hasil suatu produk kebijakan, jika dalam proses pengembangannya melewatkan atau bahkan tidak mengikuti tahap yang seharusnya dilalui, maka hal itu akan sangat beresiko menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, utamanya bagi pemimpin itu sendiri.

Catatan:

Tulisan ini dibuat sebagai tugas Mata Kuliah Kebijakan dan Manajeman Pelayanan Kesehatan pada Program Studi IKM FK UGM Semester 1 Tahun 2015. 

By Mochamad Davin A.