"IMPLEMENTASI Kebijakan"
Siti Mastuti KP MAK 2015
1. Komentar tentang pokok bahasan Implementasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia.
"Tertarik dengan penyampaian materi dalam pokok bahasan Implementasi Kebijakan tentang pemberian Beasiswa Pendidikan yang disampaikan pada perkuliahan minggu ini".
Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada, selain pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, satu masalah yang perlu di anggap penting adalah adanya efisiensi dan efektifitas dalam proses pelaksanaan program beasiswa tersebut.
Maksud dari EFISIENSI sebuah program beasiswa Pendidikan adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien dan berdayaguna, artinya dengan pemberian fasilitas pendidikan tersebut tepat sasaran, dan akan berdampak baik, tidak menghamburkan sumberdaya yang ada (waktu, uang, dan tenaga), mutu lulusan dan produktifitas pendidikan dapat meningkat dan lebih optimal.
Maksud dari EFEKTIFITAS sebuah Progam beasiswa pendidikan adalah apabila hasil dari proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakefektifan proses pelaksanaan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, bahkan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan.
Agar Tujuan program beasiswa pendidikan dapat terlaksana dengan baik, mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas sumber daya yang mantap, maka pelaksanaan program kebijakan ini harus direncanakan sebelumnya, terorganisir dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan.
(Sumber http://www.m-edukasi.web.id/2012/09/efisiensi-dan-efektifitas-pendidikan.html)
Copyright www.m-edukasi.web.id Media Pendidikan Indonesia
Copyright www.m-edukasi.web.id Media Pendidikan Indonesia
2. Contoh program Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kebumen.
Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam akhir tahun 2014, telah menyiapkan program pengentasan kemiskinan untuk daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 melalui perencanaan program Kebijakan dalam 3 (tiga) Kluster.
a. Kluster I
Kluster I merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
b. Kluster II
Program di kluster II adalah program pemberian Beras Miskin (Raskin), program jamkesmas, program keluarga harapan dan program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagai tahap lanjut program di Kluster I. Pada tahap ini dilakukan proses menyadarkan masyarakat tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam skala lebih luas dalam pembangunan daerahnya> contoh penerapan program kluster II ini adalah adanya PNPM mandiri di perkotaan dan Pedesaan.
c. Kluster III
Program di Kluster III adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi Mikro dan Kecil, yang bertujuan untuk memberi akses seluas-luasnya pada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program nyatanya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR.
Namun dalam evaluasi program selama 1 (satu) semester pertama pada tahun 2015 belum tampak adanya dampak dalam membantu mengentaskan kemiskinan di beberapa daerah di kabupaten Kebumen.
3. Artikel yang terkait dengan EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS.
Artikel menarik tentang kemajuan teknis dan peningkatan pengolahan
informasi di RS.
Saat ini arah perkembangan Sistem Klaim/Pembayaran BPJS di RS bisa disebutkan menjadi lebih efisien, meskipun di sisi lain juga berdampak terhadap pendapatan ekonomi RS. Dampak yang ada terkait sistem klaim BPJS menyebabkan keuntungant atau malah merugi, sebetulnya sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan RS terhadap rambu-rambu yang telah di tentukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini penyelenggara jaminan kesehatan BPJS. Maka dibentuklah sebuah tim pengendali pelayanan BPJS di dalam RS, yang bertugas merencanakan program strategis terkait pengelolaan pelayanan Pasien dengan fasilitas BPJS, sekaligus mengendalikan progam agar berjalan sesuai dengan prosedur.
Pengolahan informasi yang efisien, persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah dalam menetapkan Sistem manajemen Informasi pembiayaan di RS benar-benar harus di tentukan, sehingga pelanggan Internal dan Pelangga eksternal RS menjadi lebih faham terhadap proses pelayanan.
Beberapa langkah terkait penyusunan sistem manajemen informasi di RS antara lain adalah :
1. Langkah I :Bagaimana mengembangkan persyaratan, membuat indikator kinerja tentang bagaimana pengelolaan sistem informasi dapat berjalan.
2. Langkah II : Bagaimana mendokumentasikan indikator ekonomi dan indikator kinerja, dan bagaimana cara mengembangkannya.
3. Langkah III : bagaimana pelaksanaan sistem manajemen informasi di RS..
PUSTAKA :
Kutscha, A., Brigl, B., & Winter, A. (2006). Modeling Economic Aspects of Hospital Information Systems to Give Decision Support for Strategic Information Management. Studies in health technology and informatics, 124, 672.
Info UGM:
The International Conference on Science and Technology 2015, 11-13 November 2015
http://icst.ugm.ac.id/
No comments:
Post a Comment