Saya tertarik mengikuti kuliah implementasi kebijakan yang telah memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan yang baik, yaitu yang efektif dan efisien.
Efektif jika sesuai antara kebutuhan dan pelayanan yang disediakan, dan efisien jika menggunakan ongkos produksi yang paling rendah atau nol jika memungkinkan. Perlu manajer yang handal yang tahu prinsip efektif dan efisien untuk sukses dalam implementasi kebijakan. Manajer ini berani cepat mengambil kebijakan yang akan diimplementasikan, bahkan berani tidak melibatkan pihak-pihak yang secara normal terkait sekalipun (DPR, DPRD).
Pertanyaan saya : Jika suatu organisasi mengandalkan model seorang manajer handal seperti contoh tersebut dalam membuat dan implementasi kebijakan, bagimana caranya agar pola tersebut bisa tersistematik. Dalam arti meskipun personnya berganti tetapi polanya bisa dilanjutkan, sehubungan dengan resiko berganti-ganti manajer karena dampak politik. Karena jika pola tersebut hanyalah terjadi sesaat atau sepenggal-sepenggal saja, maka nasib organisasi hanya tetap terombang-ambing oleh kebijakan.
2. Contoh implementasi kebijakan
Program yang efektif : Program imunisasi bayi
Kebutuhannya : melindungi bayi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Layanannya : imunisasi dasar lengkap.
Dengan adanya berbagai macam penyakit yang mungkin bisa terjadi pada seseorang dan dengan ditemukannya berbagai macam vaksin, maka program perlindungan sejak bayi sangatlah perlu diterapkan.
Imunisasi bayi itulah yang kemudian ditetapkan. Layanan ini meliputi imunisasi dasar lengkap yaitu satu kali HB-0, satu kali imunisasi yang BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB, empat kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Karena pentingnya program ini bahkan pada saat sekarang layanan imunisasi di Puskesmas dan jaringannya diberikan secara gratis. Petugas pemegang program imunisasi secara aktif menjalankan kegiatan yang meliputi antara lain mendata setiap sasaran, melaksanakan layanan imunisasi, melaksanakan edukasi ibu bayi, mengelola vaksin, dan melakukan pencatatan dan pelaporan hasil. Untuk memantau cakupan layanan dan hasilnya program ini pun harus memenuhi target layanan yang ditetapkan.
Dan pada kenyataannya program imunisasi bayi sampai sekarang dapat terus berjalan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
3. Artikel kesayangan.
Maximum waiting time—a threat to clinical freedom?: Implementation of a policy to reduce waiting times.
M Hanning, UW Spångberg - Health Policy, 2000 – Elsevie
Saya tertarik dengan artikel ini karena artikel ini mengemukakan salah satu interfensi terhadap aspek pelayanan kesehatan yaitu mengenai kebijakan terhadap waktu tunggu maksimum. Studi ini dilakukan pada pelaku pelayanan khususnya tenaga medis. Ditunjukkan sikap dan dukungan mereka pada awal dan beberapa waktu kemudian terhadap kebijakan waktu tunggu maksimum.
Karena saya bekerja di layanan kesehatan maka artikel tersebut bisa menjadi salah satu gambaran bagi saya, bahwa ternyata waktu tunggu merupakan aspek penting untuk ditetapkan sebagai suatu kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Saya ingin mengetahui jika hal ini dicoba diterapkan juga di tempat saya bekerja. Caranya sedikit berbeda, yaitu dengan memberlakukan kebijakan pada semua petugas pelayanan. Dengan hal tersebut maka akan diketahui hasilnya baik pada petugas, mutu pelayanan, maupun reaksi masyarakat.
Info UGM:
The International Conference on Science and Technology 2015, 11-13 November 2015
http://icst.ugm.ac.id/
No comments:
Post a Comment