Mengapa Kebijakan Jamkesda di Kabupaten Hulu Sungai Masih Ada?

Mengapa Kebijakan Jamkesda di Kabupaten Hulu Sungai masih ada?

Kebijakan yang menurut saya tidak efektif dan tidak efisien adalah adalah kebijakan Jamkesda atau disebut JPKM Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai. Kebijakan Jamkesda di Kabupaten Hulu Sungai tidak efektif karena kebijakan ini tidak sesuai antara kebutuhan masyarakatnya dengan layanan kesehatan dari Jamkesda tersebut. Tidak efisien karena bersifat kuratif dan rehabilitatif yang berdampak membesarnya anggaran APBD Kabupaten tersebut tiap tahun. Kebijakan ini syarat unsur politik karena jika kebijakan jamkesda daerah kabupaten Hulu Sungai dilakukan integrasi dengan BPJS kesehatan akan timbul kesan negatif. Bupati tidak menepati janjinya dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya. Bupati tersebut juga takut akan kehilangan dukungan dari masyarakat di daerahnya yang selama ini merasa "diuntungkan" dengan adanya Jamkesda.

Contoh kasus tidak efektif disini, pada layanan rawat jalan di RSUD Hulu Sungai. Pasien yang miskin dan kaya dikasih plafon biaya layanan rawat jalan Rp 200.000,- sama rata semuanya. Jika layanan rawat jalan melebihi Rp 200.000,- maka harus cost sharing (menambahkan selisih biaya dari uang pribadi). Dalam hal ini orang kaya "diuntungkan" namun bagi orang miskin merasa "tidak diuntungkan". Jamkesda ini tidak efektif karena program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dengan pelayanan yang diberikan. Harusnya Pemda Hulu Sungai Mendata orang yang kurang mampu kemudian menerapkan pelayanan rawat jalan bagi masyarakat kurang mampu benar-benar gratis tanpa biaya tambahan jika melebihi plafon Rp. 200.000,-.

Contoh kasus tidak efisien disini, Klaim jamkesda tiap bulan hampir mengalami kenaikan, apalagi biaya layanan Hemodialisa atau cuci darah yang mengeluarkan biaya besar dengan tarif sekali cuci darah berkisar Rp 850.000,- sampai dengan 1.200.00,- per orang setiap kali cuci darah. Masyarakat Hulu Sungai setiap kali cuci darah seminggu bisa 2 kali cuci darah. Dari sini sudah kelihatan program ini memberi kebengkakan biaya yang besar bagi APBD Pemda dan tidak efisien. Jika Pemda bersedia mengintegrasikan Jamkesda dengan BPJS dapat melakukan efisiensi pada APBD Pemda. 

Daftar Pustaka

Regmi, K., Naidoo, J, Greer, A, dan Pilkington, P, 2010, Understanding The Effect Of Decentralisation On Health Services (The Nepalese Experience), dimuat dalam Journal of Health Organization and Management Vol. 24 No. 4, 2010 pp. 361-382. Emerald Group Publishing Limited.

By Harry Fauzi