Sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Ssitem Jaminan Sosial Nasioanl (SJSN) dan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), per 1 Januari 2014 Indonesia mulai menyelenggarakan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan merata bagi seluruh penduduk. Benarkah demikian?
Sebaran Fasilitas Kesehatan Terpusat di Pulau Jawa
Saat ini, tersedia lebih dari 85.000 dokter praktik umum dan lebih dari 25.000 dokter praktik spesialis, belum termasuk dokter gigi. Secara nasional, jumlah tersebut cukup untuk melayani seluruh rakyat berdasarkan rasio satu dokter praktik umum melayani 3.000 orang. Pelayanan kesehatan saat ini juga didukung oleh jumlah perawat dan bidan yang jumlahnya telah mencukupi, dan tempat tidur di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, termasuk tempat tidur di puskesmas yang rasionya telah mendekati satu tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun, ketersediaan layanan tersebut terkendala oleh persebarannya yang jauh lebih banyak di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Lantas bagiamana dengan penduduk di belahan Indonesia yang lain?
Multifaktor Penyebab Ketimpangan Sebaran Fasilitas Kesehatan
Sudah bukan menjadi hal yang mengherankan jika tenaga kesehatan banyak tersebar di Pulau Jawa. Tentu bukan alasan mereka prefer bekerja di Jawa dari pada di luar Jawa. Salary yang besar, biaya hidup yang terjangkau, fasilitas publik yang memadai, dan beberapa alasan klasik yang lain merupakan bebrapa rasionalisasi yang mereka utarakan. Sebaliknya, wilayah Indonesia di luar Jawa memiliki akses ke layanan publik yang susah, terisolir, serta jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lantas, bagaimana nasib mereka di Indonesia kepulauan agar bisa menikmati fasilitas kesehatan?
Untuk bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan sering sekali kita dengar para penduduk di Indonesia Timur rela berjalan sejauh puluhan kilometer atau bahkan menyeberang laut berjam-jam lamanya. Jangankan terjangkau, ada fasilitas kesehatan di satu pulau saja sudah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Lantas, bagiamana dengan program pemerintah yang salah satu tujuannya adalah menyediakan "kesehatan untuk semua" bagi seluruh masyrakat Indonesia melalui JKN? Sudahkah efektif? Atau kah justru menciptakan masalah baru?
JKN: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah (Baru)
Ketersediaan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah Timur Indonesia yang belum memadai rupanya menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Perkiraan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan semakin besar antara daerah maju dan daerah sulit. Masyarakat di daerah dengan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN yang jauh lebih sedikti dibandingkan daerah maju atau kota besar. Akibatnya, daerah-daerah yang sulit tidak dapat menyerap anggaran untuk PBI karena kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan, sehingga terjadi "sisa anggaran".
Dikhawatirkan, sisa anggaran tersebut ada kemungkinan untuk dipergunakan untuk mendanai masyarakat di daerah maju. Dengan demikian, sudah efektif kah program JKN? Menurut hemat penulis, JKN merupakan salah satu produk implementasi kebijakan yang belum efektif. Belum selayaknya semua rakyat "dipukul rata" tanpa pertimbangan sosiogeografis. Salah satu cita-cita JKN untuk mendekatkan akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan pada kenyataannya belum dinikmati oleh mereka yang ada timur dan kepulauan. Justru adanya JKN berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu semakin lebarnya gap ketidakadilan, terutama ketidakadilan geografis.
Referensi:
Tim Penyusun. 2012. Peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019.
Trisnantoro, Laksono, Hendrartini, Y. Meliala, A, et al. 2014. Laporan skenario pelaksanaan kebijakan jamiinan kesehatan nasional: apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan? Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Catatan : Tulisan pendek ini merupakan sharing tentang efektivitas program pemerintah untuk mata kuliah Health Policy and Management dengan topik Health Policy Implementation.
Warm Regards,
Dedik Sulistiawan
Postgraduate of Health Information and Management System
Public Health - Faculty of Medicine, Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
+6285736810190
No comments:
Post a Comment